Pengertian Dan Hukum Gadai Menurut Hukum Dan Agama Islam

221

Pengertian Dan Hukum Gadai Menurut Hukum Dan Agama Islam

Pengertian Dan Hukum Gadai Menurut Hukum Dan Agama Islam – Pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah hukum gadai-menggadai yang sedang semarak diperbincangkan di masyarakat sekitar kita.

  • Apakah hukum gadai-menggadai itu haram?…
  • Apa hukum gadai sawah?…
  • Apa hukum gadai tanah?…
  • Apa hukum gadai motor?…
  • Apa hukum gadai emas?… dan lain sebagainya.

Sebelum kita memasuki kepembahasan utama, mari kita pahami pengertian gadai terlebih dulu.

Pengertian gadai

Pada dasarnya, istilah gadai-menggadai tidak ada dalam islam, yang ada hanya hutang-piutang dan hukum hutang-piutang adalah boleh.

Agar orang yang berhutang tidak lari maka hutang-piutang tersebut harus dilakukan di atas hitam dan putih atau juga dengan surat pernyataan hutang-piutang.

Tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak orang yang berhutang tapi tidak membayar hutangnya meski sudah jelas-jelas terdapat surat hutang-piutang. Si penghutang lari entah kemana meninggalkan seluruh hutangnya.

Oleh karena itu, hutang-piutang sekarang ini disertai dengan barang jaminan, agar jika si penghutang lari dan tidak membayar hutangnya maka jaminan tersebut dapat disita sebagai ganti rugi atas hutang yang tidak dibayar tersebut.

Dan disinilah awal kemunculan istilah gadai-menggadai.

Prinsipnya sederhana, gadai-menggadai adalah pinjam-meminjam yang disertai barang jaminan. Dan jika seperti ini maka hukum gadai-menggadai dibenarkan oleh hukum negara dan hukum agama.

Tapi pada konteks lain, terdapat larangan gadai-menggadai dalam agama apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut dimanfaatkan oleh yang memberi hutang.

Contoh hukum gadai boleh dan yang dilarang:

Baca juga :

Contohnya petani yang sedang membutuhkan uang, ia pergi menjumpai orang kaya untuk meminjam uang.

Maka petani tersebut meminjam uang dengan disertai surat pernyataan pinjam-meminjam dan surat tanah sebagai jaminan.

Adapun lahan tanah tersebut masih tetap dikelolah petani tersebut. Maka hukum gadai yang seperti ini adalah boleh.

Hukum gadai yang dilarang

Tapi jika petani tersebut membuat pernyataan hutang-piutang dan jaminannya adalah tanah (bukan sertefikat tanah) dan tanah tersebut dikelola si pemberi hutang maka hukum gadai seperti ini adalah haram atau tidak dibenarkan agama.

Coba kita bayangkan, bagaimana si petani ingin bayar hutang kalau lahannya saja dikelolah oleh pemberi hutang?…

Ini adalah perbuatan zolim kepada si petani.

Jika dipandang dari sisi hukum, sistem gadai seperti ini sah-sah saja karena hukum memandang atas dasar suka sama suka.

Tapi jika dipandang dari sisi agama maka sistem gadai yang seperti ini tidak dibenarkan agama karena merupakan perbuatan yang zolim.

Haram hukumnya pemberi hutang memakan dan menikmati hasil dari tanah tersebut yang seharusnya miliki si petani.

Biaya perawatan

Tapi jika barang yang menjadi jaminan adalah barang yang berharga dan membutuhkan perawatan maka biaya perawatan barang tersebut dikenakan pada si penghutang.

Karena pemberi hutang tidak boleh menikmati barang jaminan maka si pemberi hutang juga tidak dibenani dengan biaya perawatan barang jaminan tersebut.

Misalnya saja barang jaminan tersebut adalah sepeda motor, sah-sah saja sepeda motor dijadikan barang jaminan jika surat-surat sepeda motor tersebut hilang atau semacamnya dan selama pemberi hutang tidak menggunakan sepeda motor tersebut sebagai transportasinya.

Karena sepeda motor harus di nyalakan dan diservis maka biaya perawatan sepeda motor tersebut ditanggung oleh si penghutang, bukan pemberi hutang.

Kesimpulan

Pada dasarnya hukum gadai adalah boleh-boleh saja selama tidak ada unsur kezoliman didalamnya yaitu memanfaatkan barang yang digadaikan.

  • Seorang petani yang ingin berhutang, yang menjadi jaminan bukan tanahnya tapi surat tanah.
  • Pemilik sepeda motor yang ingin berhutang, yang menjadi jaminan bukan sepeda motornya tapi surat-surat sepeda motor tersebut. Dan begitu untuk barang lainnya.

Tapi jika ada unsur kezoliman didalamnya dimana si pemberi hutang menikmati barang jaminan si peminjam uang maka hukum gadai tersebut dapat berubah menjadi haram.

Bagaimana petani akan membayar hutangnya jika tanahnya dikelolah pemberi hutang?…

Bagaimana tukang ojek membayar hutangnya jika sepeda motornya disita pemberi hutang?…

Bagaimana pemilik kebun membayar hutangnya jika hasil kebunnya diambil pemberi hutang?…

Bukankah ini adalah kezoliman kepada si penghutang, dan ini harus segera dihentikan. Jangan sampai kebiasanyaan gadai-menggadai yang seperti ini terus berlanjut didaerah kita.

Akan tetapi… Biaya perawatan barang-barang jaminan dikenakan pada si penghutang, bukan pemberi pinjaman.

Dan jika si penghutang berlaku baik dan memberikan pertolongan kepada kita, kita selaku pemberi pinjaman sebaiknya tidak menerima pertolongan tersebut agar tidak membebani si penghutang.

Jangan sampai si penghurang merasa berhutang budi lalu bersusah payah membalas budi kita (Pemberi hutang), hal ini tentu akan merepotkan si penghutang.

Tapi bukan berarti sebagai penghutang lantas tidak merasa berhutang budi, jika kita sebagai penghutang maka kitapun harus berupaya berlaku baik pada pemberi hutang.

Intinya seperti ini: Penghutang berupaya membalas kebaikan dan pemberi hutang tidak berharap balasan sehingga tercipta sebuah lingkungan yang saling menghargai satu sama lain.

Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here